Dalam DIPA 2010 anggaran belanja pendidikan berada pada posisi nomor satu yaitu kisaran 16,22%, walaupun belum sepenuhnya menjalankan amanat Undang-Undang sebanyak 20%. Tetapi minimal ada political will dari pemerintah untuk memprioritaskan bidang pendidikan, yang akan menjadi aset yang sangat berharga demi kelangsungan negeri ini.
Setelah anggaran belanja negara untuk pendidikan disahkan, tantangannya adalah bisa tidak mengefektifkan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran, sebab anggaran sebanyak 16,22% itu tidak saja identik dengan kesejahteraan guru tetapi termasuk renovasi sekolah, pengadaan alat bantu belajar, meubeler dan lain-lain.
Departemen Pendidikan Nasional disoroti karena disinyalir banyak dana-dana yang cair tidak diperuntukan sebagaimana mestinya. Dana yang besar jika tidak dikelola secara profesional akan terjadi kebocoran di sana sini. maka dari itu diperlukan pengawasan dari semua pihak demi terselenggaranya pemakaian anggaran pendidikan yang pas bagi peruntukannya.
Program 100 hari Mendiknas salah satunya tidak ada lagi sekolah yang runtuh mengisyaratkan biaya yang banyak untuk renovasi sekolah, padahal celah itu banya digunakan untuk penyelewengan dana. Hampir menjadi rahasia umum dana yang datang ke sekolah untuk pembangunan biasanya tidak utuh banyak pungli di sana-sini. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena ada beberapa alasan, pertama, transaksi tidak memakai bukti pembayaran atau kwitansi, kedua, LPJ dibuat sesuai dana yang diterima dengan banyak kolusi. Ketiga, Kepala sekolah takut untuk melapor karena hanya permintaan lisan dan kurang bukti selanjutnya jika banyak komentar tidak dapat dana untuk anggaran berikutnya.
Masalah diatas harus segera diselesaikan jika tidak Depdikna bisa terjebak pada proyek-proyek pembangunan yang kurang baik, padahal esensi membangun fasilitas sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan supaya bisa bersaing di tingkat regional maupun internasional.
Kita berharap anggaran belanja untuk bidang pendidikan yang besar dapat memajukan pendidikan secara signifikan, dan peran serta segenap elemen masyarakat dibutuhkan untuk mengawal ini supaya tidak ada celah untuk melakukan penyimpangan. Semoga.......
Wawan Romansah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar